Bima Arya Praises Perindo: Young, Creative, and Extremely Public-Minded

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto baru-baru ini menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo untuk kader DPRD 2024– 2029 yang berlangsung di Ballroom Golden Store Hotel, Jakarta Pusat. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap performa Partai Perindo yang terlihat inovatif dan maju.

“Partai Muda, Kesadaran Tinggi”

Bima Arya mencatat bahwa jika dibandingkan dengan partai-partai yang lebih senior, Perindo tampak lebih muda namun menunjukkan kepedulian publik yang signifikan “Perindo ini tergolong baru … tetapi kesadaran publiknya tinggi,” jelasnya.

Semangat Kolaborasi

Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa saat ini Perindo diisi oleh banyak tokoh muda dari berbagai bidang aktivisme, seperti mahasiswa, anti-korupsi, media, media sosial, sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, hal ini merupakan contoh sinergi kolaboratif yang menarik!

Kritik Konstruktif untuk Pencegahan Penyalahgunaan Kebijakan

Bima menekankan pentingnya peran DPRD yang terdiri dari kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan anggaran daerah (APBD) dijalankan secara efisien dan tepat sasaran:

“Dana publik harus kembali ke masyarakat, dan bukan untuk pejabat … DPRD berperan penting dalam mengawasi hal ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD harus berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah menyimpang dari jalur yang semestinya.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Bima Arya menyatakan bahwa sasaran ambisius pemerintah– serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengurangan kemiskinan yang signifikan– dapat tercapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi ujung tombak dari kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Intisari Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partainya Partai baru dengan kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor– mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Memastikan penggunaan APBD yang tepat dan mengkritik kepala daerah bila diperlukan
Target Nasional Kerjasama legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

.